Senin, 11 Februari 2013

Diskusi Publik KPU SUMUT - LBH HUMANIORA


Medan, 9 Februari 2013, Direktur LBH Humaniora, Redyanto Sidi, S.H., M.H. memberikan piagam penghargaan kepada Anggota KPU Sumut, Surya Perdana S.H, M.Hum di dampingi moderator T. Riza Zarzani, S.H., M.H. saat diskusi publik Pilgubsu 2013.
(Analisa/nirwansyah sukartara) Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara, Surya Perdana SH, M.Hum mengatakan jika Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu) pada 7 Maret 2013 mendatang dapat berlangsung satu putaran, maka dapat dipastikan APBD Sumut hemat 100 miliar.
"Untuk menghemat dana itu, kami mengharapkan agar rakyat benar-benar sadar hukum untuk mengikuti semua proses demokrasi tersebut," ucap Surya dalam diskusi publik, peran Pilgubsu 2013 dalam mewujudkan demokrasi yang bersih di Sumut. Kerjasama KPU Provinsi Sumut, dan LBH Humaniora Medan.

Dikatakan Surya, pada 7 Maret nantinya, masyarakat harus datang ke TPS, melibatkan dirinya untuk memberikan suaranya kepada Cagub dan Cawagubsu. "Kalau ini semua dilaksanakan mereka, sadar hukum rakyat kita juga tinggi, maka bisa jadi proses demonstrasi kita bisa menjadi acuan bagi provinsi lainnya di Indonesia," katanya.

Bukan hanya itu, jika kesadaran hukum masyarakat kita juga tinggi maka bisa jadi angka golput pada tahun ini juga berkurang. "Mungkin juga jika semuanya berjalan baik, suara calon juga telah mencapai 30 persen plus satu, maka pemilihan juga kita lakukan satu putaran saja. Dana 100 miliar yang sudah kita siapkan untuk putaran kedua bisa kita hemat dan dikembalikan ke APBD," ucapnya.

Permudah

Untuk menuju itu semua KPU Sumut dikatakan Surya sudah mempermudah para pemilih agar proses demokrasi nantinya berjalan lancar. "Kalau untuk orang yang sakit, kita sudah siapkan TPS berjalan. Begitu juga masyarakat di daerah perkebunan. Kita sudah siapkan TPS yang tidak terlalu jauh, katanya.

Harapan yang sama juga disampaikan Zulpikar S.H, M.H. Ia mengharapkan agar proses demokrasi di Sumut menjadi acuan dari daerah lainnya. "Jangan sampai Pemilukada kita rusuh seperti Sumatera Selatan dan lainnya. Kesadaran hukum masyarakat kita harus tinggi,"harapnya.

Sementara itu Direktur LBH Humaniora, Redyanto Sidi, S.H M.H. saat membuka diskusi mengharapkan agar mahasiswa dan tokoh pemuda yang hadir benar-benar memahami tata cara proses demokrasi tersebut. "Kita agent of changenya disini. Jadi kitalah penentu pemimpin kita lima tahun mendatang," ucapnya. (ns)